Sengketa Perbankan Syariah Ditangani Secara Optional
Ditulis oleh [ 15-04-2008 ]
Berita Nasional
User Rating: / 1
Dibaca: 305 kali

JAKARTA – Penyelesaian sengketa perbankan syariah peluangnya akan ditangani secara optional. Berdasarkan kesepakatan awal transaksi, mereka yang terlibat sengketa nantinya bisa memilih penanganan kasus apakah ditangani Peradilan Agama, Peradilan Umum atau melalui arbitrase. Hal tersebut menjadi salah satu rumusan yang disepakati Komisi IX DPR RI terkait pembahasan RUU Perbankan Syariah.

Anggota Komisi XI DPR RI, Dradjad Wibowo menyebutkan, RUU Bank Syariah, saat ini telah rampung dibahas oleh anggota Komisi IX. Sebelum diajukan ke rapat paripurna, naskah RUU tersebut ditangani oleh tim perumus dan sinkronisasi. ”Dalam RUU tersebut, telah disepakati sengketa perbankan syariah ditangani secara optional,” ujar Dradjad kepada Republika akhir pekan lalu.

Penanganan secara optional tersebut, menurutnya, tergantung kesepakatan di awal transaksi perbankan syariah. Dengan demikian, kasus sengketa perbankan syariah tidak secara otomatis ditangani oleh Pengadilan Agama. Rencananya, RUU tersebut baru akan diajukan ke rapat paripuran awal Mei mendatang.

Pemimpin Divisi Usaha Syariah Bank Jabar, Rukmana, mendukung rencana penanganan sengketa secara optional. Menurut Rukmana, hal itu memberikan plihan bagi pelaku perbankan syariah untuk memilih peradilan mana yang terbaik bagi mereka. ”Saya sangat mendukung. Memang untuk saat ini, penanganan sengketa secara optional yang terbaik,” ujarnya kepada Republika, Ahad, (13/4).

Menurut Rukmana, berdasarkan amandemen UU Peradilan Agama beberapa tahun lalu, seluruh sengketa bisnis keuangan dan perbankan syariah harus ditangani oleh PA. Namun, dalam praktiknya, hakim PA dinilai masih belum berpengalaman. Padahal, penanganan sengketa secara baik sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi perkembangan industri perbankan syariah.

Berdasarkan data Republika, amandemen UU Peradilan Agama No 7 tahun 1989 rampung dilakukan pada 24 Februari 2006. Berdasarkan amandemen itu, sengketa di lingkup ekonomi dan keuangan syariah tidak lagi ditangani peradilan niaga tapi peradilan agama. Akhir Februari lalu, dalam rapat pembahasan RUU Bank Syariah di DPR, pemerintah meminta agar sengketa bisnis bank syariah tidak ditangani oleh peradilan agama tetapi oleh peradilan umum.Alasannya, penanganan sengketa bisnis syariah oleh peradilan agama dianggap tidak familiar.

Sementara itu, Dradjad juga menyebutkan dalam RUU Bank Syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) disepakati tetap menjadi otoritas fatwa perbankan syariah. Sedangkan, Komite Perbankan Syariah (KPS) yang semula direncanakan menjadi pemegang otoritas fatwa disepakati berada di bawah Bank Indonesia (BI) membantu dalam menerbitkan regulasi bagi perbankan syariah. ”Jadi, usulan MUI diakomodasi dalam RUU Bank Syariah sehingga otoritas fatwa perbankan syariah tetap berada di MUI,” ujar Dradjat.

Lebih jauh Dradjad menjelaskan, meski KPS berada di bawah BI, komite itu memiliki legitimasi lebih kuat dibandingkan komite ahli perbankan syariah. Hal itu karena KPS disebutkan dan diakui oleh RUU Bank Syariah. Tugas KPS adalah membantu BI untuk menerjemahkan fatwa dalam penyusunan peraturan BI.

Anggota DPR dari Fraksi Amanat Nasional (FPAN) ini juga mengatakan, dari sisi keanggotaan, RUU menyebutkan anggota KPS lebih variatif sehingga diharapkan kapasitasnya menjadi lebih kuat. DPR juga telah mengakomodasi usulan MUI agar pengakuan dan penyebutan secara ekplisit keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam RUU Bank Syariah. aru

Sumber : Republika.co.id

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s