APLIKASI AKAD MUDHARAbahH

PADA PERBANKAN SYARIAH

DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD ZEN

NIM: 07.3.00.1.08.08.0079

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian tanpa berinteraksi dengan orang lain. Adalah suatu kemutlakan bahwa manusia harus berhubungan dengan orang lain, baik demi tujuan ekonomi maupun yang lainnya. Islam mengajarkan pemeluknya untuk saling tolong menolong demi tujuan kemanusiaan dan kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

Dalam Islam, secara umum prinsip bagi hasil dalm perbankan syari’ah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu Al-mudharabah, al-musyarakah, al-Muzara’ah dan al-musaqah namun kalaupun demikian prinsip yang banyak dipergunakan adalah al-musyrakah, dan al-mudharabah sedangkan al-muzara’ah dan al-musaqah[1] dipergunakan khusus plantation financing atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam[2]

Diantara sekian banyak bentuk kontrak usaha kerjasama yang ditawarkan Islam, makalah ini akan membahas aplikasi akad mudharabah pada perbankan syariah.

PEMBAHASAN

A . Pengertian Mudharabah

Mudaharabah disebut juga Muqarradah yang berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara bahasa, mudharabah berasal dari kata adh-dharb yang memiliki dua relevansi antara keduanya, yaitu; pertama, karena yang melakukan usaha (‘amil) yadhribu fil ardhi (berjalan dimuka bumi) dengan bepergian untuk berdagang, maka ia berhak mendapatkan keuntungan karena usaha dan kerja kerasnya. Kedua, karena masing-masing orang yang berserikat yadhribu bisahmin (memotong/mengambil bagian) dalam keuntungan[3]. Kata mudharabah ini mempunyai beberapa sinonim, yaitu muqaradha, qirad atau muamalah. Perbedaan ini terletak dalam hal kebiasaan penyebutan dari tiap-tiap daerah Islam. Masyarakat Irak menggunakannya dengan istilah mudharabah atau kadangkala juga muamalah, masyarakat Islam Madinah atau wilayah Hijaz lainnya menyebutnya dengan muqaradha atau qiradl.[4]

Dalam istilah fiqh, mudharabah diungkap secara bermacam-macam oleh beberapa ulama mazhab . Diantaranya menurut mazhab Hanafi definisi mudharabah adalah suatu perjanjian untuk berkongsi didalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja(usaha) dari pihak lain. Sementara mazhab Maliki menamakan mudharabah sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.[5]

Mazhab Syafi’i mendefinisikan mudharabah bahwa pemilik modal menyerah-kan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.[6] Sedangkan menurut mazhab Hambali mendefinisikan mudharabah adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya[7].

Dari beberapa uraian definisi tersebut dapat dilihat bahwa masing-masing definisi secara global sesungguhnya dapat dipahami, namun secara terinci definisi tersebut mempunyai kekurangan masing-masing yang masih belum terjelaskan. Definisi mazhab Hanafi misalnya, tidak secara detail menjelaskan tentang cara pembagian keuntungan antara kedua orang yang berserikat. Dalam mazhab Maliki, penekanan akad kerjasamanya justru tidak nampak jelas, mereka mereka mengatakannya sebagai pemberian kuasa kepada seorang wakil atau bawahannya. Seakan-akan mudharabah bukan suatu kerjasama tetapi sebuah permintaan pertolongan dari satu pihak yang mempunyai modal untuk dikelola dalam sebuah usaha.[8] Jelas hal ini membawa implikasi yang berbeda, pihak kedua tentu saja bukanlah seorang mitra kerja yang sejajar, tetapi ia adalah seorang agen (wakil) yang mewakili pihak pertama. Dalam hal pembagian keuntungan ini pun berbeda dimana seorang mitra kerja dalam mudharabah akan mendapatkan keuntungan jika usaha yang dikelolanya mendapatkan hasil sementara dalam hal perwakilan (wakalah) keuntungan di berikan sebagai sebuah gaji tetap yang diterima oleh seorang wakil walaupun usaha yang dilakukan tidak mendatangkan keuntungan.

Sedangkan definisi yang dungkapkan mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali tidak menyebutnya sebagai akad. Keduanya mendefinisikan mudharabah sebagai sebuah penyerahan atau pemberian. Makna penyerahan ini sesungguhnya mengacu pada sebuah pemberian yang luas dan tidak terikat. Padahal mudharabah itu sebuah kerjasama yang diikat oleh akad. Karena akad inilah kedua belah pihak mempunyai konsekwensi-konsekwensi yang harus ditaati.[9]

Satu hal yang belum terlintas oleh keempat mazhab dalam mendefinisikan mudharabah adalah bahwa kegiatan kerjasama mudharabah merupakan jenis usaha yang tidak secara otomatis mendatangkan hasil. Oleh karena itu, penjabaran mengenai untung dan rugi perlu diselipkan sebagai bagian yang integral dari sebuah definisi yang baik.

Definisi yang dapat mewakili dan dianggap lengkap yaitu disusun oleh Wahbah al-Zuhaili. Menurut Wahbah al-Zuhaili, pengertian mudharabah adalah “pemilik harta menyerahkan harta kepada pihak lain untuk diniagakan, keuntungan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan; dan kerugian hanya dibebankan kepada pemilik benda—pihak kedua tidak dibebani kerugian”.[10] Atau dengan kata lain, suatu akad yang memuat penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal (shahibu maal) kepada pengelola(mudharib) untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil (laba) tersebut dibagi dua berdasarkan kesepakatan sebelumnya sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung pemlik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu.

Definisi di atas, selain menjelaskan wujud mudharabah yang utuh, juga tersirat dimensi filosofis yang melandasinya, yaitu adanya penyatuan antara modal dan usaha yang dapat membuat pemodal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) berada dalam kemitraan yang lebih fair serta kegiatan ekonomi ini lebih mengarah pada aspek solidaritas yang tinggi dari pemilik modal untuk dapat membantu para tenaga trampil kurang modal. Karena dalam kehidupan, keadaan seperti memang tidak bisa dihindarkan[11]. Di samping memperhatikan tiga hal: pertama, adanya penyerahan benda dari pemilik (shohibul mal) kepada pihak manajemen/pengelola (mudhorib); Kedua, adanya ketentuan mengenai keuntungan yaitu keuntungan dibagi dua dengan prosentase sesuai kesepakatan; dan ketiga, adanya pernyataan tentang kerugiaan, yaitu kerugiaan hanya dibebankan kepada pemilik harta (rab al-mal) dan amil tidak dapat dibebani kerugian.[12]

Pada dasarnya mudharabah adalah salah satu bentuk mudharabah yang tidak merugikan salah satu pihak manapun. Karena baik usaha itu untung maupun rugi maka kedua belah pihak yang berkongsi akan menanggung konpensasinya. Definisi inilah yang dijelaskan fatwa DSN-MUI tentang bagi hasil dengan cara mudharabah. “Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak; pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal; sedangkan pihak kedua (amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.[13]

Oleh karena itu, mudharabah adalah suatu perkongsian yang sangat menguntungkan antara pihak-pihak yang berkongsi, dimana sebagian orang memiliki dana besar tapi tidak cukup mempunyai keahlian untuk mengelolanya, manakala ada sebagian yang lain mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha tapi tidak memiliki dana yang cukup maka mudharabah adalah yang paling cocok untuk diterapkan. Namun demikian, jika kita bandingkan mudharabah pada zaman dahulu dengan sekarang maka model atau bentuk mudharabah itu sangat jauh berbeda. Dahulu mudharabah diakukan secara direct dan sangat sederhana antara dua pihak, shahibul maal dan mudharib saja. Sedangkan dalam aktivitas bisnis modern, mudharabah dilaksanakan melalui double step process. Contoh konkritnya adalah dunia perbankan saat ini, dimana bank pada dasarnya adalah sebagai mudharib yang berkewajiban menjalankan usaha, namun dalam waktu yang sama bank juga sebagai shahibul maal bagi nasabah/debitur mudharabah.

B. Dasar Hukum Mudharabah

Di dalam Al-Quran, kata mudharabah tidak disebutkan secara jelas. Al-qur’an hanya mengungkapkan musytaq dari kata dharaba sebanyak 58 kali. Diantara jumlah itu terdapat kata yang dijadikan oleh sebagian besar ulama fiqh sebagai akar kata dari mudharabah. Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.[14] Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut::

tbrãyz#uäur tbqç/ΎôØtƒ ’Îû ÇÚö‘F{$# tbqäótGö6tƒ `ÏB È@ôÒsù «!$#

“…dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah…”.(QS. Al-Muzammil (73):20)

Yang menjadi wajhud-dilalah ( وجه الدلاله) atau argumen dari surah al-Muzammil: 20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

#sŒÎ*sù ÏMuŠÅÒè% äo4qn=¢Á9$# (#rãÏ±tFR$$sù ’Îû ÇÚö‘F{$# (#qäótGö/$#ur `ÏB È@ôÒsù «!$# (#rãä.øŒ$#ur ©!$# #ZŽÏWx. ö/ä3¯=yè©9 tbqßsÎ=øÿè? ÇÊÉÈ

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah:10)

Hadis nabi Riwayat Ibnu Abbas

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah. Ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengurangi lautan dan tida menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan itu yang ditetapkan Abbas itu didengar oleh rasulullah, beliau membenarkannya” (HR Thabrani dari Ibnu Abbas)

Sementara dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh ibnu Majah yang mengatakan bahwa terdapat tiga jenis usaha yang mendapat berkah yaitu; menjual dengan kredit, muqaradha (mudharabah) dan mencampur terigu dengan gandum untuk kepentingan sendiri bukan untuk dijual. Sebagaimana haditsnya:

روى ابن ماجه عن صحيب رضي الله عنه ان النبي قا ل ثلاث فيهن البركه البيع الى اجل والمقارضه وخلط البر باالشعير للبيت لا للبيع[15]

Adapun qiyas mudharabah disamakan dengan musaqah (mengambil upah dari penyiraman tanaman) ditinjau dari segi kebutuhan manusia. Karena kondisi setiap orang berbeda sehingga syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.

Dari beberapa dalil di atas, dapat dikatakan bahwa istilah mudharabah tidak disebutkan secara eksplisit oleh al-qur’an, sementara dalam hadits masih menjadi perdebatan serius dikalangan Ulama fiqh sehingga keabsahan hukum mudharabah hanya disandarkan pada kesepakatan para ulama dengan mengacu pada sunnah taqririyah dimasa Nabi dan sahabat membiarkannya untuk dipraktekkan masyarakat muslim waktu itu[16]. Diantaranya dalam syarh az-Zarkasyi diceritakan bahwa pada suatu ketika Umar yang menjadi khalifah memerintahkan beberapa pembantunya untuk pergi ke Iraq. Sekembalinya dari sana, utusan tersebut di beri kepercayaan oleh gubernur Iraq, Abu Musa ketika itu, untuk membawa harta kekayaan yang dipersembahkan kepada Khalifah. Kemudian utusan itu menggunakan harta tersebut untuk membeli barang dagangan kemudian dijual di Madinah. Sesampainya di Madinah barang dagangan tersebut di jual dan mendapat keuntungan yang besar. Mereka pun melaporkan kejadian tersebut kepada kholifah. Namun kholifah memintah semua harta tersebut beserta keuntungan dari penjualan barang tersebut. Utusan itupun mengelak dengan alasan bahwa dia bertanggungjawab jika harta titipan itu hilang, maka kenapa ketika mendapat keuntungan diambil semuanya. Salah seorang diantara mereka mengusulkan agar dijadikan akad mudharabah saja. Akhirnya kholifah menerima usulan tersebut dan membagi hasil keuntungan itu dengan adil[17]. Inilah salah satu yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang akad mudharabah.

Mudharabah ada suatu konsep yang marak dipakai (lazim) dalam bisnis syariah dan sepertinya sudah menjadi trend sehingga setiap lembaga keuangan di Indonesia yang berbasis syariah biasa menggunakan konsep ini.

Tipe mudharabah (2 tipe):

  • Mudharabah Mutlaqah: Dimana shahibul maal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat (uruf)
  • Mudharabah Muqayyadah: Dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. [18]

Prinsip Mudharabah:

Ada prinsip atau syarat yang harus dipenuhi untuk terlaksananya mudharabah, yaitu:

1.  Shahibul Maal

  • Aqil Baligh
  • Tidak ikut campur pengelolaan usaha

2. Mudharib

  • Aqil Baligh
  • Menggunakan dana sesuai perjanjian dengan shahibul maal ·

3.  Dana

  • Dalam bentuk dana (monetary form)
  • Dalam jumlah tertentu
  • Diserahkan kepada mudharib ·

4.  Proyek/usaha

  • Tidak bertentangan dengan syariah
  • Tidak dibenarkan masuk kepada mudharabah lain tanpa seijin shahibul maal ·

5.  Laba/rugi

  • Laba dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dan tidak dalam jumlah yang pasti
  • Nisbah bagi hasil disetujui dengan kontrak
  • Perbandingan bagi hasil dapat dalam persen atau pembagian
  • Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana
  • Kerugian akibat salah urus atau kelalaian mudharib menjadi beban mudharib ·

6.  Akad (kontrak)

  • Ada Ijab-kabul
  • Menentukan:

–  Jumlah modal

–  Jangka waktu penempatan

–  Nisbah bagi hasil

Rukun

  • Pemodal (shohib al-mal)
  • Pengelola (mudhorib)
  • Modal (muqorodhoh)
  • Nisbah Keuntungan
  • Sighat atau akad (ijab dan qabul)[19]

Syarat

  • Pemodal dan pengelola merupakan orang yang cakap hukum
  • Sighat : penawaran dan penerima (ijab qabul) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak
  • Modal harus berbentuk uang tunai yang jelas jumlahnya[20]

Syarat lebih jelas modal yang berasal dari Rabb al- Mal yang di berikan kepada Mudharib:

  1. Modal usaha harus dalam bentuk tunai, oleh karena itu modal dalam bentuk hutang tidak di perbolehkan.
  1. Modal usaha tidak boleh dalam bentuk komoditi
  1. Modal usaha tidak boleh dalam bentuk benda yang tidak bergerak
  1. Modal usaha yang berbentuk uang tunai harus ada dan diserahkan kepada mudharib pada saat akad di lakukan.
  1. Rabb al mal tidak di perbolehkan ikut campur dalam pengelolaan dana yang disetornya kepada mudharib.[21]

Feature Mudharabah:

1.  Berdasarkan prinsip berbagi hasil dan berbagi resiko

  • Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya
  • Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah dilakukan.

2.    Pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari

Lebih tegasnya, dalam fatwa DSN-MUI menetapkan aturan pembiayaan mudhorabah sebagai berikut[22]:

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

  1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
  2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
  3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
  4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari’ah; dan LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
  5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
  6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
  7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
  8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
  9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
  10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.


Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

  1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
  2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
    a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
    b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
    c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
  3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
    a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
    b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
    c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
  4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
    a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
    b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keun-tungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
    c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
  5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
    a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
    b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
    c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari’ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudhara-bah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.


Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

  1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
  2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
  3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
  4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

C. Konsep Nisbah Laba

Sebagai sebuah kerjasama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan. Mudharabah memerlukan beberapa kesepakatan kedua pihak antara lain mengenai manajemen mudharabah. Ketika mudharib telah siap dan menyediakan tenaga untuk kerjasama mudharabah maka saat itulah ia mulai mengelola modal shahibul maal. Pengelolaan usaha tersebut membutuhkan kreatifitas dan ketrampilan tertentu yang kadang-kadang hanya mudharib sendiri yang mengetahuinya. Oleh karena itu kebebasan mudharib dalam merencanakan , merancang dan mengatur usaha merupakan faktor yang menentukan. [23]

Menurut mazhab Hanafi, mudharabah mempunyai dua macam yaitu mudharabah muthlaqah (obsolut, tidak terikat) dan mudharabah muqayyadah (terikat). Dalam mudharabah muthlaqah, mudharib mendapat kebebasan untuk menset-up mudharabah sebagaimana yang ia inginkan. Mudharib bisa membawa pergi modalnya, memberikan modal ke pihak ketiga atau bahkan untuk modal mudharabah dengan orang lain. Mudharib juga bisa mencampur modal dengan modalnya sendiri[24]. Dia bisa menggunakan modal tersebut untuk membeli semua barang kepada siapapun dan kapanpun. Interfensi shahibul maal dalm mudharabah ini tidak ada[25]. Sebaliknya dalam mudharabah muqayyadah semua keputusan yang mengatur praktek mudharabah ditentukan oleh shahibul maal . mudharib tidak bebas mewujudkan keinginannya tetapi dia terbatasi oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh shahibul maal dalam sebuah kontrak[26]. Sementara menurut imam Malik dan Syafi’i, jika shahibul maal mengatur mudharib untuk membeli barang tertentu dan kepada seseorang tertentu, maka mudharabah itu menjadi batal. Karena hal ini dikawatirkan upaya perolehan keuntungan yang maksimal tidak terpenuhi.

Selanjutnya imam Hanafi menegaskan bahwa bagi mudharabah muqayyadah jika syarat yang dibebankan kepada mudharib itu menghilangkan salah satu dari syarat sah mudharabah maka akad mudharabah menjadi batal contohnya syarat yang menyebabkan ketidakjelasan kadar keuntungan atau syarat yang menyebabkan tidak sempurnanya penyerahan harta kepada mudharib. Tetapi jika syarat yang dibebankan kepada mudharib itu tidak berkaitan dengan syarat-syarat sah mudharabah maka syarat itu menjadi fasid tetapi tidak membatalkan akad mudharabah. Artinya itu tidak bisa dilaksanakan dan mudharabah tetap sah. Contohnya seperti membebankan kerugian kepada mudharib. Namun jika dalam mudharabah itu disyaratkan seluruh keuntungan diberikan kepada mudharib maka menurut mazhab Hanafi dan Hambali kontrak tersebut menjadi utang(qard). Sedangkan menurut mazhab Syafi’i kontrak itu menjadi mudharabah yang fasid. Dalam hal ini mudharib berhak mendapat upah sesuai dengan usahanya. Jadi jika disyaratkan mudharib mendapat semua keuntungan maka syarat itu menjadi fasid.

Pembahasan yang paling menarik dalam mudharabah adalah sistem bagi hasilnya. Karena termasuk dalam persyaratan utama untuk melaksanakan mudharabah adalah adanya pembagian hasil usaha atau keuntungan, jika perkonsingan tersebut berhasil dan begitu juga dengan ketentuan penanggung kerugian, jika mudharabah tersebut bangkrut.

Menurut ketentuan Islam, pembagian keuntungan yang berlaku dari tiap-tiap kontrak usaha yang dibuat berbeda antara satu kontrak dengan yang lainnya. Walaupun berbeda namun tidak terlepas dari asas kesepakatan besama dan tidak saling mendhalimi.

Jika kontrak kerja yang dibuat itu berupa murni (pihak yang berkongsi sama-sama memberikan modal dan sama-sama mengolahnya) maka nisbah keuntungan kedua pihak adalah ditentukan dari besar modal yang diberikan. Jika besar modal yang diberikan itu sama dengan pihak lainnya maka besarnya nisbah keuntungan adalah sama. Namun jika salah satu pihak lebih banyak sumbangan tenaganya dalam usaha tersebut maka diperbolehkan nisbah keuntungan tersebut lebih besar dari pihak yang sedikit tenaganya . Inilah keadilan yang diinginkan dalam Islam.

Sedangkan kerugian yang terjadi, maka dibagi manurut besarnya modal yang diberikan, pihak yang menyetor modal lebih besar akan menanggung prosentase kerugian lebih besar pula dan pihak pemodal yang lebih kecil akan menanggung prosentase kerugian yang lebih sedikit. Jadi, jika ada suatu akad kerjasama yang salah satu pihak tidak mau menanggung kerugian maka akad seperti itu tidak sah menurut syara’. Demikian pula jika sebuah akad kerjasama yang mensyaratkan bahwa keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja. [27]

Menurut al-Mawardi dalam al-Hawi al-Kabir, bahwa bagi pihak yang memiliki modal lebih besar dalam bentuk maka akan mendapat nisbah keuntungan yang lebih banyak. Demikian pula jika mengalami kebangkrutan maka pihak pemodal yang lebih besar akan menanggung kerugian yang lebuh banyak pula. Jadi. Besar kecilnya nisbah keuntungan adalah tergantung dari bentuk kongsi yang disepakati. Jika berbentuk inan, maka besar kecilnya nisbah keuntungan diukur dari besarnya modal yang ditanamkan. Jika berbentuk mudharabah maka besarnya nisbah keuntungan diukur dari tenaga yang dikeluarkan atau juga besarnya nisbah keuntungan itu bisa diukur dari tenaga dan modal yang dikeluarkan[28].

Pembagian nisbah keuntungan pada kontrak mudharabah disyaratkan bahwa bagi hasil harus seadil-adilnya dan berdasarkan atas kesepakatan bersama. Diantara bagi hasil menurut syariah adalah:

a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan. Tidak boleh pembagian hasil keuntungan dengan menyebut jumlah nominal uang.[29]

b. Kesepakatan ratio prosentase harus dicapai melalui negosiasi antara pihak yang berkongsi dan dinyatakan dalam kontrak kerja.

Dalam pembagian prosentase hasil usaha tidaklah harus sama, namun berdasarkan kesepakatan bersama dan harus jelas besar kecilnya nisbah. Karena tujuan diadakan kontrak kerja adalah memperoleh keuntungan. Maka jika salah satu pihak yang berkontrak tidak mengetahui besarnya nisbah keuntungan yang dia peroleh maka kontrak tersebut tidak sah menurut syara’. Demikian pula jika salah satu pihak mensyaratkan bahwa jika terjadi kerugian pada usaha, maka akan ditanggung oleh mudharib, akad seperti ini tidak sah. Karena pada hakekatnya kerugian yang teradi pada akad mudharabah adalah dianggap sebagian dari berkurangnya modal. Oleh karena itu kerugian materi hanya ditanggung oleh pihak pemodal bukan mudharib.

Adapun kesepakatn rasio prosentasi hendaknya ditentukan dengan persen, seperti: 25:75 atau 40:60 atau 99:1 atau yang lainnya sesuai dengan kesepakatan dengan ketentuan tidak 100:0[30]. Sebagaimana firman Allah:

فَهم شركاء فى الثلث

“…maka mereka bersekutu pada satu pertiga.”(QS. An Nisa :12)

Pembagian secara prosentase dilakukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan dari salah satu pihak. Karena dasar dibolehkannya mudharabah adalah untuk toleransi bagi manusia. Jika dalam kontrak tersebut ditetapkan bagi hasilnya dengan jumlah nominal maka akad mudharabah batal. Karena dalam mudharabah keuntungan itu menjadi milik bersama.[31] Sedangkan penentuan keuntungan untuk salah satu pihak menjadikan syarat kebersamaan menjadi hapus. Karena ada kemungkinan pekerja itu tidak mendapat keuntungan kecuali hanya kembali modal saja. Maka keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja dan itu tidak termasuk mudharabah. Seperti seseorang menetapkan keuntungan seratus ribu atas kerjasama yang dibuat, maka hal iti dilarang. Sebab akad mudharabah adalah akad bagi hasil.[32] Berdasarkan hal ini, maka mudharabah dengan penetapan keuntungan tertentu yang dibuat oleh bank-bank selama ini menyimpang dari aturan islam.

D. Profit and loss Sharing, Revenue Sharing dan Profit Sharing.

Konsep bagi hasil dan bagi rugi yang ditawarkan Islam adalah sistem mudaharabah atau disebut dengan konsep profit and loss sharing.[33] dimana untung dan rugi dari sebuah kerjasama ditanggung oleh semua pihak yang berkongsi. Ketentuan diatas merupakan konsekwensi logis dari karakteristik akad mudharabah yang tergolong dalam kontrak investasi dalam dunia modern. Dalam kontrak ini, return akan tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Jika laba bisnis yang diusahakan besar, maka kedua belah pihak akan mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, maka mereka mendapat bagian yang kecil pula. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah keuntungan ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal uang tertentu. Namun demikian, jika usaha itu mengalami kebangkrutan maka pembagian kerugian bukan didasarkan atas nisbah, tetap berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Maka dari itu kontrak ini menggunakan istilah nisbah keuntungan atau laba, bukan nisbah saja, yaitu prosentase hanya digunakan ketika bisnis mendapat laba. Apabila bisnis itu rugi, maka kerugiannya dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing. Hal itu dilakukan karena adanya perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian diantara kedua belah pihak. Kemampuan shahibul maal untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan mudharib. Dengan demkian karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal dan karena proporsi modal shahibul maal dalam hal ini adalah 100%, maka kerugian finansial ditanggung 100% oleh shahibul maal. Di sisi lain, karena proporsi modal mudharib dalam kontrak ini adalah 0% maka andaikata terjadi kerugian , maka mudharib akan menanggung kerugian finansial 0% pula[34].

Pada dasarnya kedua pihak sama-sama menanggung kerugian, namun bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan obyek mudharabah yang dikontribusikannya. Bila yang dikontribusikannya adalah uang, maka resikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan bila yang dikontribusikannya adalah kerja, maka resikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktu dengan tidak mendapat hasil apapun atas jerih payahnya selama berusaha. Inilah yang dikenal dengan dua jenis kerugian dalam mudharabah. Sehingga jika mudharib diharuskan juga memikul kerugian finansial maka artinya ia memikul dua jenis kerugian oleh satu pihak yaitu mudharib saja dan ini tidak adil makanya dilarang dalam Islam.

Namun perlu diingat bahwa jika kebangkrutan usaha itu atas kesalahan mudharib maka dia yang menanggung semua kerugian usaha yang terjadi. Jika mudharib melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam mengolah dana yaitu melakuka pelanggaran, kesalahan dalam prilakunya yang tidak termasuk dalam mudharabah yang disepakati atau keluar dari ketentuan kerjasama, maka mudharib harus menanggung kerugian bisnis sesuai dengan kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggungjawabnya[35]. Hal ini berdasarkan hadits nabi yang berbunyi:

فما روى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان سيدنا العباس بن عبد المطلب اذادفع المال مضاربه اشترط على صا حبه ان لا يسلك به بحرا ولاينزل به واديا ولا يشترى به دابة ذات كبد رطبة فان فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله صل الله عليه وسلم فاجازه

“Diriwayatkan oleh ibnu Abbas, ia mengatakan, adalah Abbas ibnu Abdul Mutholib jika menyerahkan hartanya untuk mudharabah menetapkan syarat terhadap orang yang diberi modal untuk tidak menggunakan jalan laut dan tidak bermalam di lembah serta tidak membeli hewan yang jika dibeli maka ia menanggung kerugiannya. Maka telah sampai kepada Rasulullah syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Abbas dan Rasulullah membolehkannya.”(HR. Tabrani dari ibnu Abbas)[36]

Selanjutnya, untuk menyelesaikan kerugian yang terjadi maka cara yang bisa ditempuh adalah diambilnya dari pokok modal usahanya . bukan dibebankan kepada mudharib. Dari ketentuan-ketentuan diatas nampak bahwa kedua pihak yang berkongsi tidak akan merasa dirugikan dengan pihak yang lain, baik ketika usaha itu laba maupun rugi.

Konsep profit and loss sharing ini jauh lebih kemanusiaan dibanding dengan konsep bagi hasil yang lain, seperti revenue sharing[37] yang diterapkan oleh dunia konvensional. Konsep revenue sharing[38] adalah besaran yang diacu pada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi. Hal itu berarti bahwa pembagian hasil usaha itu dilakukan ketika mendapat laba kotor dari usaha. Jadi biaya operasonal usaha seperti zakat, pajak, cicilan hutang serta service charge dibebankan kepada mudharib atau pekerja. Hal itu tentunya sangat merugikan bagi mudharib, karena dia harus menanggung biaya operasional yang seharusnya ditanggung oleh shahibul maal. Jika kejadiaanya demikian maka hal itu mendhalimi pihak lain. Hal itulah yang ingin dihapuskan oleh Islam. Bentuk pembagian hasil usaha yang lain adalah profit sharing, yaitu selisih antara revenue dan biaya operasional untuk suatu produksi. Baik konsep revenue sharing maupun profit sharing, semua kerugian yang terjadi pada bisnis yang disepakati ditanggungkan kepada mudharib. Hal itu tentu tidak ada keadilan sama sekali. Kenapa jika ada laba harus dibagi tapi jika mengalami kerugian, pihak shahibul maal tidak mau menanggung kerugiannya, bukankah itu suatu kedhaliman?

Disinilah Islam menawarkan alternatif yang sangat adil demi kemaslahatan bersama, bukan untuk keuntungan satu pihak saja.[39] Prinsip syariah yang berdasarkan bagi-hasil adalah mudharabah, yaitu suatu perjanjian atau akad kerjasama usaha/bisnis antara pemilik modal atau yang disebut sebagai Rabb al-Mal dengan pengelolanya yaitu yang disebut sebagai mudharib. Pada perjanjian Mudharabah ini, rabb al- mal menyetorkan modal usaha yang akan di kelola oleh mudharib dan hasil keuntungan nya di bagi sesuai dengan kesepakan bersama kedua belah pihak dalam persentase: 50%:50%, 60%:40%, 70%:30%, 80%:20%, dari laba yang akan di peroleh. [40]

Pada prinsip bagi-hasil ini, 100% modal berasal dari rabb al_ mal dan 100% pengelolaan bisnis nya di lakukan oleh mudharib. Kalau nantinya dari usaha tersebut menghasilkan keuntungan, maka untung nya di bagi antara rabb al- mal dengan mudharib, kalau hasil usaha nya merugi, maka kerugian sepenuh nya di tanggung oleh rabb al- mal, sementara mudharib akan mengalami rugi waktu dan tenaga, tetapi apabila kerugian tersebut di sebabkan oleh kelalaian dari mudharib maka sudah sepatut nya mudharib bertanggung jawab juga atas terjadi nya kerugian pada usaha tersebut.

E. Aplikasi Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak,di mana pihak pertama menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. [41]

Pola transaksi mudharabah, biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada: tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, al-mudharabah, diterapkan untuk: pembiayaan modal kerja. [42]

Dengan menempatkan dana dalam prinsip al-mudharabah, pemilik dana tidak mendapatkan bunga seperti halnya di bank konvensional, melainkan nisbah bagian keuntungan. Dalam praktiknya, nisbah untuk tabungan berkisar 55 atau 56 persen dari hasil investasi yang dilakukan oleh bank. Dalam hal bank konvensional, angka tersebut kira-kira setara dengan 11-12 persen.

Sedangkan dalam sisi pembiayaan, bila seorang pedagang membutuhkan modal untuk berdagang maka dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti al-mudharabah. Caranya dengan menghitung terlebih dahulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh oleh nasabah dari proyek tersebut. Misalkan, dari modal Rp.30 juta diperoleh pendapatan Rp.5 juta/bulan. Dari pendapatan tersebut harus disisihkan terlebih dahulu untuk tabungan pengembalian modal, sebut saja Rp.2 juta. selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah dengan kesepakatan di muka, misalnya 60 persen untuk nasabah dan 40 persen untuk bank.

Secara umum akad mudharabah juga dapat dipraktekkan sebagai berikut:

  1. Rekanan – atau simple partnership, dimana pihak pertama memberikan modalnya sebagai rabb al-mal dan pihak kedua menjadi mudharib atau managernya dan laba dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat akad di lakukan.
  1. Dana investasi mudharabah, seperti deposito mudharabah, di mana nasabah sebagai rabb al-mal datang ke bank dan menyetorkan sejumlah uang nya untuk di kelola oleh pihak bank yang bertindak sebagai mudharib, nisbah atau bagi-hasil dapat di negosiasikan antara pihak nasabah dan pihak bank syariah.
  1. Project financing, Bank syariah yang bertindak sebagai rabb al-mal memberikan pembiayaan kepada nasabah yang bertindak sebagai mudharib atau project manager nya.
  1. Letter of credit atau LC, Nasabah sebagai rabb al-mal menyetorkan dana nya pada rekening dengan menggunakan akad wadiah di Bank syariah, dan sebagai mudharib bank akan menerbitkan LC dan melakukan pembayaran pada pihak lain dengan menggunakan dana nasabah yang ada di bank, bagi hasil keuntungan dari usaha nasabah akan di berikan kepada bank sesuai dengan perjanjian di muka.

5. Takaful, dimana pada rekening investasi, nasabah sebagai rabb al-mal menyetorkan dana investasi nya kepada pihak takaful sebagai mudharib yang akan mengelola dana tersebut dengan konsep bagi hasil.[43]

Akad Mudharabah di Perbankan

  • Mudharabah Muthlaqah dimana pemilik (shahibul maal) dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan kebiasaan usaha normal yang sehat (bank biasanya menggunakan produk tabungan dan deposito untuk jenis ini)
  • Mudharabah muqayyadah dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dan pengguna dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. (untuk jenis ini akan dibahas pada topik pembiayaan)[44]

a. Mudharabah Muthlaqah (Tabungan dan deposito)

Tabungan mudharabah adalah simpanan pihak ketiga di BMI yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. [45] Perkembangan selanjutnya, tabungan ini merupakan investasi tabungan yang dapat yang dapat dilakukan setiap saat diseluruh out let maupun ATM sesuai ketentuan yang berlaku. Nasabah memperoleh bagi hasil yang berasal dari pendapatan bank atas dana tersebut, fasilitas asuransi jiwa dan hadiah umrah dapat dinikmati oleh nasabah tabungan mudharabah.[46]

Model posisi BMI bertindak sebagai mudharib (yang mengelola modal) dan deposan sebagai shahib al-mal (pemilik modal). BMI akan membagi keuntungan kepada shahib al-mal sesuai dengan nisbah (persentase) yang telah disetujui bersama.[47] Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.[48]

Untuk mempermudah memahaminya, sebagai contoh, seseorang memiliki saldo tabungan mudharabah sebesar Rp. 500.000, nisbah (perbandingan bagi hasil) 50 %: 50 %. Diasumsikan total saldo rata-rata dana tabungan mudharabah yang ada di BMI Rp. 100.000.000 dan keuntungan yang diperoleh untuk dana tabungan (profit distribution) sebesar Rp. 3.000.000. Pada akhir bulan nasabah akan memperoleh dana bagi hasil sebagai berikut:

Rp. 500.000

x Rp. 3.000.000 x 50 % = Rp. 7500.[49]

Rp. 100.000.000 (sebelum Pajak)

Jadi, nasabah tersebut dengan simpanan dana sebesar Rp. 500.000 akan memperoleh profit bagi hasil selama bulan itu sebesar Rp. 7500 itu pun belum dipotong pajak.

Adapun Deposito mudharabah, lebih dikenal deposito investasi mudharabah. Adalah investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.[50] Jenis ini merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan dengan bagi hasil yang menarik. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan memperoleh kesempatan umrah melalui undian dengan kelipatan dana Rp. 1.000.000. Fasilitas yang diperoleh di antaranya asuransi jiwa diberikan kepada nasabah yang memilih jangka waktu 6 dan 12 bulan.[51] Di samping itu, imbalan pun dibagi dalam bentuk berbagi pendapat (revenue sharing) atas penggunaan dana tersebut umpama 70:30, 70 % untuk deposan dan 30 % untuk bank. Seperti dalam tabungan, jenis deposito ini nasabah (deposan) bertindak sebagai shahib al-mal dan bank selaku mudharib.[52]

Misalnya, seseorang menempatkan dana deposito investasi mudharaba sebesar Rp. 10. 000.000 untuk jangka waktu satu bulan. Diasumsikan total dana investasi mudharabah sebesar Rp. 250. 000.000 dan keuntungan yang diperoleh untuk dana deposito (profit sharing) sebesar Rp. 6.000.000 pada saat jatuh tempo, nasabah akan memperoleh sana bagi hasil sebagai berikut:[53]

Rp. 10.000.000

x Rp. 6.000.000 x 70 % = Rp. 168.000

Rp. 250.000.000 (Belum dipotong pajak)

Jadi, untuk nasabah deposito yang menginvestasikan dananya sebesar Rp. 10.000.000 dalam jangka waktu satu bulan akan memperoleh profit bagi hasil dari BMI sebesar Rp. 168.000 dan belum dipotong pajak.

Ketentuan tabungan & deposito mudharabah mutlaqah

  • Dalam transaksi ini nasabah beritndak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
  • Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain
  • Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai bukan piutang
  • Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
  • Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dan deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
  • Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan[54]

Fasiltas yang diperoleh untuk tabungan

  • Menggunakan buku tabungan
  • Setoran awal minimum berdasarkan kebijakan bank
  • Setoran berikutnya tidak dibatasi dan waktu penarikan sesuai dengan akad
  • Bagi hasil dikreditkan pada rekening tabungan setiap akhir bulan
  • Tipe tabungan :
    o Rekening perorangan
    o Rekening bersama (dua atau lebih)
    o Rekening organisasi yang tidak berbadan hukum
    o Rekening perwalian yang dioperasikan orang tua/wali
    o Rekening dijadikan jaminan pembiayaan
  • Pengakhiran perjanjian tabungan terjadi bila tabungan ditutup[55]

Fasilitas yang diperoleh untuk Deposito

  • Menggunakan sertifikat deposito atau bilyet deposito
  • Minimum jumlah investasi ditentukan oleh bank
  • Mempunyai jangka waktu (1, 3,6,12, 24 bulan dst)
  • Kontrak berakhir pada saat jatuh tempo, tetapi dapat diperpanjang
  • Bagi hasil diberikan pada saat jatuh tempo, interim bagi hasil dapat diberikan setiap periode yang diperjanjikan
  • Nisbah bagi hasil ditetapkan dimuka. Bank dapat memberikan bagi hasil melebihi tetapi tidak boleh kurang dari nisbah yang diperjanjikan. Kelebihan bagi hasil atas nisbah dianggap bonus.
  • Berdasarkan proyek khusus dimana bank ingin membiayai. Penggunaan dana investasi khusus bersifat back to back
  • Jumlah investasi tergantung pada proyek biasanya dalam jumlah besar
  • Jangka waktu investasi mengikuti jangka waktu proyek
  • Pembayaran keuntungan tergantung pada kemajuan/penerimaan keuntungan oleh proyek
  • Nisbah bagi hasil ditetapkan kedua belah pihak, biasanya tergantung pada tingkat kelayakan proyek yang dibiayai.

b. Mudharabah muqayyadah (Pembiayaan Mudharabah)

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat pengguna-annya, pembiayaan dapat dibagai menjadi:

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi

b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan. [56]

a) Pembiayaan produktif

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi:
1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan (1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; seperti modal kerja perdagangan dan jasa dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.

2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Atau disebut juga investasi Khusus, “mudharabah muqayyadah”, adalah pembiayaan dengan sumber dana khusus, di luar dana nasabah penyimpan biasa, yang digunakan untuk proyek-proyek yang telah ditetapkan oleh nasabah investor (shahibul maal).[57]

Dilihat dari jangka waktu, pembiayaan dan investasi yang dibuat Bank bisa dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

Ø Jangka pendek, yaitu yang waktunya kurang dari 1 tahun;

Ø Jangka sedang, yaitu yang waktunya antara 1 sampai dengan 3 tahun; dan

Ø Jangka panjang, yaitu yang waktunya lebih dari 3 tahun.

b). Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk me-menuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuan-titatif maupun kualitatif lebih tingi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian/ perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya. .[58]

Pada umumnya, bank konvensional membatasi pemberian kredit untuk pemenuhan barang tertentu yang dapat disertai dengan bukti kepemilikan yang sah, seperti rumah dan kendaraan bermotor, yang kemudian menjadi barang jaminan utama (main collateral). Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan jasa, bank meminta jaminan berupa barang lain yang dapat diikat sebagai collateral. Sumber pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut berasal dari sumber pendapatan lain, dan bukan dari eksploitasi barang yang dibiayai dari fasilitas ini.

Syafi’i Antonio menjelaskan[59], bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema:

1. Al bai’ bi tsaman ajil (salah satu bentuk murabahah) atau jual-beli dengan angsuran
2. Al ijarah al muntahia bit tamlik atau sewa beli

3. Al mudharabah mutanaqhishah atau descreasing participation, di mana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya

4. Ar Rahn untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Pembiayaan konsumsi tersebut di atas lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Sedangkan kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin, dan oleh karena itu ia wajib diberikan zakat atau shadaqah, atau maksimal diberikan pinjaman kebajikan (al qardh al hasan), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apa pun[60]

Sedangkan produk pembiayaan secara umum terbagi dalam dua prinsip, yaitu jual beli termasuk sewa-beli dan pembiayaan dengan skema bagi hasil. Skema pembiayaan jual beli terdiri dari murabahah, salam, istisna’ dan pembiayaan sewa beli yaitu ijarah munthahiyah bi tamlik. Sedangkan pembiayaan dengan metode bagi hasil juga mempunyai dua produk yaitu musyarakah dan mudharabah..

Contoh Pembiayaan Mudharabah:

Umpama BMI sebagai shahib al-mal (pemodal) mendapat keuntungan sebesar 40 % dan nasabah sebagai mudharib (pengusaha) mendapat keuntungan sebesar 60 %.[61] Seorang nasabah mengajukan pembiayaan untuk modal kerja dagang sebesar Rp. 100.000.000 selama 1 tahun, dengan perbandingan bagi hasil nasabah dan bank 60:40 perhitungannnya sebagai berikut:[62]

Contoh Cicilan I

BULAN

HASIL

USAHA

BAGIAN BANK

BAGIAN

NASABAH

CICILAN

POKOK

TOTAL SETORAN

40 %

60 %

1

6. 000.000

2.400.000

3.600.000

2.400.000

2

7. 000.000

2.800.000

4.200.000

2.800.000

3

4. 000.000

1.600.000

2.400.000

1.600.000

4

4. 500.000

1.800.000

2.700.000

1.800.000

5

5. 000.000

2.000.000

3.000.000

2.000.000

6

5. 500.000

2.200.000

3.300.000

2.200.000

7

6. 000.000

2.400.000

3.600.000

2.400.000

8

5. 400.000

2.160.000

3.240.000

2.160.000

9

9. 000.000

3.600.000

5.400.000

3.600.000

10

5. 700.000

2.280.000

3.420.000

2.280.000

11

4. 700.000

1.880.000

2.820.000

1.880.000

12

3. 500.000

1.400.000

2.100.000

100.000.000

101.400.000

TOTAL

66. 300.000

26. 520.000

39.780.000

100.000.000

126. 520.000

% DARI HASIL USAHA

0,40

0,60

% DARI MODAL

26,52

39,78

Contoh Cicilan II

BULAN

HASIL

USAHA

HASIL USAHA

YANG

DIBAGIKAN

BAGIAN

BANK

BAGIAN

NASABAH

CICILAN

POKOK

TOTAL SETORAN

40 %
60 %

1

6. 000.000

6.000.000

2.400.000
3.600.000
8.500.000
10.900.000

2

7. 000.000

6.405.000

2.562.000
3.843.000
8.500.000
11.062. 000

3

4. 000.000

3.320.000

1.328.000
1992.000
8.500.000
9.828.000

4

4. 500.000

3.352.500

1.341.000
2.011.500
8.500.000
981. 000

5

5. 000.000

3.300.000

1.320.000
1.980.000
8.500.000
9.820. 000

6

5. 500.000

3.162.500

1.265.000
1.897.500
8.500.000
9.765. 000

7

6. 000.000

2.940.000

1.176.000
1.764.000
8.500.000
9.676. 000

8

5. 400.000

2.187.000

874.800
1.312.200
8.500.000
9.374. 000

9

9. 000.000

2.880.000

1.152.000
1.728.000
8.500.000
9.652. 000

10

5. 700.000

1.339.500

523.800
803.700
8.500.000
9.035. 000

11

4. 700.000

705.000

282.000
423. 000
8.500.000
8.782. 000

12

3. 500.000

227.000

91.000
136.500
6.500.000
6.591. 000

TOTAL

66.300.000

35.819.000

14.327.600
21.491.400
100.000.000
114.327.600

% DARI HUYB

40
60

% DARI HU

14,32
21.49

Berdasarkan data, perkembangangan akad mudharabah dapat dicermati melalui tabel 1.

Tabel 1

Indikator Pertumbuhan Perbankan Syariah[63]

Dari segi profitabilitas, pada tahun 2006 perbankan syariah mampu meraih keuntungan sebesar Rp 355,05 miliar, meningkat sebesar Rp 216,76 miliar (56,7%) dari tahun sebelumnya. Namun demikian dalam tahun 2006, modal disetor bank umum syariah tidak mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 951,24 milyar sehingga rasio imbal hasil pemodal (return on equity atau ROE) mengalami peningkatan yang cukup berarti dari 26,71% tahun 2005 menjadi 36,94% tahun 2006. Sementara itu, imbal bagi hasil yang diberikan kepada mudharib (nasabah pendanaan) rata-rata masih berkisar 5.4% per tahun.

Meskipun secara operasional, perbankan syariah telah menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik, namun menurut laporan perkembangan perbankan syariah tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia masih menunjukkan bahwa perbankan syariah masih menghadapi beberapa masalah antara lain dalam hal pemberian tingkat imbal hasil yang lebih rendah kepada nasabah pendanaan dibandingkan dengan yang dapat diberikan oleh perbankan konvensional dan transparansi laporan keuangan kepada stakeholder.

Masalah pertama berkaitan dengan persaingan antara bank syariah dengan perbankan konvensional dalam menghimpun dana dari masyarakat maupun menyalurkan pembiayaannya serta dalam memberikan nisbah bagi hasil yang menarik bagi nasabah. Untuk dapat bersaing dengan perbankan konvensional dalam menghimpun dana dari maupun menyalurkan pembiayaan ke masyarakat Indonesia, maka bank syariah harus beroperasi secara lebih efisien dan sehat dalam arti bahwa sumber daya moneter dan non moneter yang dikelola oleh bank syariah harus memberikan nilai tambah yang optimum. Kriteria sehat tersebut menjadi sangat penting bagi calon nasabah bank karena mulai tanggal 27 Maret 2007 simpanan nasabah yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) adalah maksimum sebesar Rp 100,000,000,- per nasabah per bank sehingga nasabah harus mengetahui kreiteria kesehatan suatu bank sebelum menempatkan dananya. Dengan peningkatan efisiensi operasional maka diharapkan akan memacu para investor untuk bermitra dengan bank syariah yang mana selain mengharapkan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah, juga tentunya mengharapkan tingkat return yang lebih baik.

Masalah yang ketiga berkaitan dengan standar akuntansi yang digunakan oleh bank syariah untuk pelaporan keuangan kepada stakeholder, yakni pemegang saham, investor, karyawan, nasabah, pemerintah, regulator dan masyarakat umum. Karena sifat operasional bank syariah yang secara prinsip berbeda dengan bank konvensional, maka diperlukan standar akuntansi khusus untuk menyusun laporan keuangan. Standar akuntansi yang berlaku untuk bank syariah meluputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tahun 2002 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tahun 2003. Walaupun standard-standard tersebut diatas telah digunakan oleh lembaga keuangan islam, namun menurut Triyuwono (2006) penyusunan standar tersebut masih menggunakan kerangka dasar akuntansi konvensional yang disusun atas dasar teori modal (Proprietary Theory). Dalam teori modal, transaksi keuangan dicatat sebagai dasar penyusunan laporan keuangan terutama untuk memenuhi kepentingan pemodal sehingga pencatatan pendapatan dan beban suatu usaha dianggap sebagai penambah atau pengurang hak pemodal. Kondisi tersebut tidak tepat apabila diterapkan untuk bank syariah yang menggunakan prinsip partnership modal dengan sistem bagi hasil. Salah satu indikatornya adalah bahwa tahun 2006 bank syariah di Indonesia memberikan imbal hasil kepada pemodal sebesar 36,9%, sedangkan kepada nasabah penabung dan deposan mudarabah rata-rata hanya berkisar 5.4% per tahun.

Ketiga masalah perbankan syariah tersenut di atas akan dibahas dalam makalah ini untuk mengidentifikasi penyebabnya dalam rangka meningkatkan kinerja bank syariah yang lebih baik. Pembahasan tersebut dimulai dengan penjelasan tentang pengertian, fungsi dan risiko lembaga keuangan, konsep dan pengukuran efisiensi bank syariah, pola bagi hasil dan yang terakhir adalah pembahasan tentang standar akuntansi bank syariah.

Sepintas bila dilihat secara teknis, menabung di bank syariah dengan yang belaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena, baik di bank syariah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi bila diamati lebih dalam, terdapat beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya.

Perbedaan pertama terletak pada akadnya. Pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. Pada bank konvensional, transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan, namun prinsip titipan ini tidak sesuai dengan aturan syariah, misalnya wadi’ah, karena dalam produk giro, tabungan maupun deposito, menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor.

Perbedaan kedua terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya (cost concept) untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos atau biaya yang harus dibayar oleh bank. Oleh karena itu bank harus “menjual” kepada nasabah lain (peminjam) dengan biaya bunga yang lebih tinggi. Perbedaan antara keduanya disebut spread yang menandakan apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Bila spread-nya positif, di mana beban bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang diberikan kepada penabung, maka dapat dikatakan bahwa bank mendapatkan keuntungan. Sebaliknya juga benar.

Sedangkan bank syariah menggunakan pendekatan profit sharing, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapat dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka.

Perbedaan ketiga adalah sasaran kredit/ pembiayaan. Para penabung di bank konvensional tidak sadar uang yang ditabung dipinjamkan untuk berbagai bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut.

Sedangkan di bank syariah, penyaluran dan simpanan dari masyarakat dibatasi oleh prinsip dasar, yaitu prinsip syariah Artinya bahwa pemberian pinjaman tidak boleh ke bisnis yang haram seperti, perjudian, minuman yang diharamkan, pornografi dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syariah.

F. Manfaat Mudharabah

Terdapat banyak manfaat yang bisa dipetik dari pembiayaan mudharabah diantarannya adalah sebagai berikut :

a) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

b) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, namun harus disesuaikan dengan pendapatan / hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread

c) Pengembalian pokok pinjaman disesuaikan dengan cash flow / arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah

d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena akan keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

e) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisisi ekonomi

PENUTUP

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, beberapa hal yaitu:

1) Mudharabah adalah bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih. untuk melakukan usaha tertentu. masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan

2) Aplikasi dalam perbankan, mudharabah sama halnya dengan sebuah bentuk mitra usaha dalam teknis lembaga keuangan dikenal sebagai kerjasama modal usaha.

3) Bagi hasil sering dikenal salah satunya dengan sebutan mudharabah. Bagi hasil ini sudah dikenal dan paling sering dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat baik sebelum maupun sesudah Islam datang. Bahkan dalam ajaran Islam sangat menganjurkannya. Karena bagi hasil/mudharabah ini merupakan kegiatan muamalah yang sangat menghargai kontribusi kedua pihak yang bekerja sama sehingga jika terjadi keuntungan maupun kerugian akan ditanggung bersama dan inilah keadilan yang diinginkan dalam Islam.


[1]Al-muzara’ah adalah kerjasama bagi hasil pengelolaan pertanian harvest-yield profit sharing, sedangkan Al-musaqah yaitu kerjasama pemeliharaan pertanian plantation management fee, basaed on certain portion if yield

[2] Muhammad, Konstruksi Mudharabah dalm Bisnis Syari’ah, (Yogyakarta;PSEI, 2003), h.33

[3] Ibnu Faris, Mu’jam Maqayis al-Lughah (Kairo;Majma’ al-lughoh al ‘arabiyah, 1972), vol. 5 h.72

[4] Ala’ Edin Kharofa, Transaction in Islamic Law, (Kuala Lumpur: A.S Noordeen, 2000), cet ke-1, h. 182

[5]Muhammad Rowwas Qal’ahji, Al-Muamalat al-Maliah al-Ma’ashiroh fi dhow`i al-Fiqh wa al-syari’ah, (Beirut: Dar an-Nafaes, 1999/1420), h. 49

[6]Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), Juz II, h.183

[7] Wahbah Zuhali, al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, (Beirut;Daar al-Fikr 1997)jilid 5 h.1368

[8] Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah,al-Mujallid atss-Tsalits (Kairo: Dar’al Fath Lili’lam al-Araby, 1997), h. 154

[9]Jaih Mubarok, Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 50-51

[10] Wahbah Zuhali, al-Fiqhu al-Islami .., h.3924

[11] al-Kasani, Bada’I ash-Shanai’,(Beirut;Daar al-Fikr,tth)jilid 6, h.3588

[12] Jaih Mubarok, Perkembangan Fatwa… , h. 51

[13] MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 07/ DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayan mudharabah, (Jakarta: DSN-MUI & BI, 2001), h. 39

[14] Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: GIP, 2001), h. 95

[15]Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab at-Tijarah, no. 2280

[16] Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam,(Yogyakarta;PT Dana Bhakti Wakaf,1996) jilid 4. h.395

[17] az-Zarkasyi, Syarh az-Zarkasyi ‘ala Mukhtashar al-Khurafi,(Beirut;Daar al-Fikr,tth)jilid 4, h.126

[18] M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana bakti Wakaf, 1997), h. 393-394

[19] Wahbah Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami …, opcit.

[21] Wahbah Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami …, Lihat juga Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h.195

[22] MUI, Himpunan Fatwa.. , h.43

[23] Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h..1.

[24] Sarakhsyi, al-Mabsuth, (Mesir; al-Manar,1978),h. 154

[25] Ibnu Rusy, Bidayah al- Mujtahid, (Kairo; Daar al-Kutub al-Islamiyah, tth)h.179-180

[26] Imran Ahsan Khan Nyazee, Islamic Law of Business, (Pakistan, Islamic Research Institut Press,1997)h.265.

[27] M.M. Metwally, Teori Dan Model Ekonomi Islam, (Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1995), cet., I h. 11-17, lihat juga Afjalur Rahman, Dokrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002) Cet ke II, Jilid III, h. 39-55

[28] al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, (Beirut;Daar al-Fikr,tth)jilid 8, hal 159

[29] ibid, h.133

[30] al-Kasani, Op.Cit.,h.84

[31] Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih, h. 192-199

[32] Wahbah Zuhaili,. Op. Cit.,h.3972

[33]Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih, h. 195

[34] Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta;IIIT Indonesia,2003)h.182

[35] al-Kasani, Op.Cit.,h.86

[36] Nuruddin al-Haitsami, Majma’ az-zawaid, (Kairo; Daar al-Ilmy,tth)Vol. 4, hal 161

[37] Adiwarman Azwar Karim, “Krisis Perbankan Gelombang Kedua”, Republika, (Jakarta), 26 Juni 2000, h. 17

[38] Manzoor Ali, Islamic Banking and Finance in Theory and Practice, (Jeddah: IRTI – IDB, 1412H/1992), h. 345.

[39] Anwar Iqbal Qureshi, Islam and Theory of Interest, (Lahore: Muhammad Ashraf, 1946), h. 143

[40] H.M. Amin Aziz, Mengembangkan Bank Islam di Indonesia Buku 1 Acuan Untuk Da’i dan Muballigh, (Jakarta: Penerbit Bangkit 1992), Cet. ke-1, h. 6-8

[41] Abdurrahman Hamdi, Islamic Banking Conceptual Frame Work and Practical Operation , (Fakistan: Institue of Policy Studies Islam Abad,1992), 1st edition, h. 15-16

[42] Sudin Harun, Prinsip dan Operasi Perbankan Islam, (Malaysia: Berita Publishing SDN. BHD, 1996), Cet. ke-1, 70

[43]Syakir Sula, Asuransi Syariah Konsep dan Operasional, (Jakarta: GIP, 2004), h. 345

[44]Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih, h.200

[45] Muhammad Zen, “Optimalisasi Manajemen Bank Muamalat Indonesia”, (Jakarta: Skripsi, 2001), h.45

[46] Bank Muamalat, Annual Report, (Jakarta, 1998), h. 56

[47] Aris Kartono, “Liability Side”, Makalah Pelatihan Perbankan Syariah, (Jakarta: Gedung Arthaloka Bank Muamalat), 24 April 2001

[48] Sutan Remy Sjahdeini, op.cit., h. 52-53

[49] H. Karnaen Perwaatmadja dan H. Muhammad Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), Cet. ke-1, h. 20

[50] Sutan Remy Sjahdeini, op.cit., h. 53

[51] Bank Muamalat, op.cit., h.53

[52] Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, op.cit. h. 156

[53] Sutan Remy Sjahdeini, loc.cit

[54] Sutan Remy Sjahdeini , Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti,1999), Cet. ke-1, h. 26

[55] Adiwarman A. Azwar Karim, Islamic Economics Module Islamic Microeconomics, (Jakarta: Muamalat Institute, 2001), first edition, h. 66

[56] Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek, (Jakarta: Alvabet, 1999), Cet. ke-1, h. 202

[58] Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, op.cit. h. 98

[59]Posted by http://www.shariahlife.com on January 16, 2007 M. Syafii Antonio. Lihat juga Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah, ibid

[60] Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 92- 130

[61] Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, op.cit. h. 172

[62] Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan, op.cit. h. 183

[63] Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 92- 130

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s